WARGA TUDING PEMKOT PUNGUT PBB TANPA BATAS

Warga Tuding Pemkot Pungut PBB Tanpa Data
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia  
Wednesday, 08 June 2011

SURABAYA – Lagi-lagi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemkot Surabaya dikeluhkan para wajib pajak (WP).

DPPK mengharuskan pelunasan sekaligus tunggakkan PBB sebagaimana data yang dilimpahkan Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain WP merasa sudah membayar. Menyikapi masalah ini,WP menuding sistem yang diterapkan pemkot amburadul.Mereka juga menilai pemkot tidak siap menjalankan kewenangan baru seiring pemberlakuan Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Undang-undang itu mengamanatkan pajak- pajak tersebut menjadi hak pemkot. Ketua RW-II Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Agus Sugiharto mengatakan, di wilayahnya,mulai RT-1 hingga RW-7 ada puluhan warga yang mengeluhkan penentuan lama tunggakkan PBB oleh pemkot. ”Pihak pemkot menilai warga menunggak pembayaran PBB selama bertahun- tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun.

Padahal warga merasa tiap tahun sudah membayar kewajibannya,” terang Agus kemarin. Banyak warga sudah menyampaikan komplain ke pemkot, namun pemkot tidak bisa menunjukan bukti data lama tunggakkan.Warga juga demikian, sangat jarang yang menyimpan bukti pelunasan PBB selama bertahun-tahun.Kalaupun ada, mentok hanya lima tahun ke belakang.Selebihnya, bukti pelunasan sudah hilang. ”Seperti saya, tiap tahun selalu bayar PBB. Tapi bukti pembayaran tahun-tahun sebelumnya tidak lengkap karena rumah sudah dua kali direnovasi.

Kalaupun ada, paling hanya dua sampai lima tahun ke belakang,”imbuh Wakil Ketua RW-II Kelurahan Ngagel Wahyu Nugroho. Menurutnya, pemkot sebenarnya mengajak adu bukti, namun tak banyak warga yang menyimpan struk pelunasan PBB secara baik. Banyak di antara bukti pelunasan yang terselip. ”Kalau pemkot tetap ngotot dan meminta warga bayar ya tidak apa-apa, tapi kami keberatan jika denda 2% per bulan diberlakukan karena cukup berat,”tandas Wahyu.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Moch Machmud minta pemkot tidak mudah menyalahkan, apalagi dengan mudah menuding warga belum melunasi PBB.“Saya cukup paham, sebenarnya teknologi pemkot belum siap. Katanya online dengan Bank Jatim yang bisa menerima pembayaran PBB, namun faktanya data di Bank Jatim tidak bisa menyebutkan siapa saja warga yang nunggak, selain itu lama tunggakan juga tidak bisa diketahui,”katanya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap warga yang dirugikan sistem pembayaran PBB diminta mengadu ke komisinya. Selanjutnya, komisi yang membidangi anggaran tersebut akan memanggil dinas terkait untuk rapat dengar pendapat.

soeprayitno

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 08 Juni 2011

�
�

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 10,597,676
  • Unique Visitor: 45,373
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 47,038
  • Blocked Users: 47,026
  • Published Nodes: 5,405
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 202.74.236.100
  • Your IP: 54.144.100.123
  • Since: 2018-05-13 14:04:34
  • Visitors:
  • Today: 0
    This week: 0
    This month: 0
    This year: 789767