UNI EROPA USUL PAJAK TRANSAKSI

Uni Eropa Usul Pajak Transaksi
Ditulis oleh SINDO.com  
Friday, 30 September 2011

STRASBOURG– Uni Eropa mengajukan pajak transaksi keuangan yang ditargetkan memberikan pemasukan kepada blok ekonomi itu hingga 57 miliar euro per tahun.

Namun, sejumlah kalangan menilai upaya tersebut sia-sia karena harus mendapat dukungan dunia internasional. Eksekutif Komisi Eropa menyampaikan proposal tersebut pada Rabu (28/9) dan menurut jadwal akan efektif berlaku mulai Januari 2014. Hanya, aturan mengenai pengenaan pajak itu memerlukan persetujuan dari negara-negara Uni Eropa.

Adapun, besaran pajak yang akan diterapkan adalah 0,1% untuk transaksi saham dan surat utang,sementara produk derivatif dibebankan pajak 0,01% “Dengan proposal ini, Uni Eropa akan berada di jajaran terdepan dalam implementasi pajak transaksi pajak keuangan,” ujar Komisioner Uni Eropa bidang Perpajakan Algirdas Semeta dalam pernyataannya pada Rabu (28/9). Dia menambahkan, proyek kali ini akan berjalan sesuai rencana. Dia sama sekali tidak melihat adanya kebijakan lain yang bisa diterapkan secara adil sebagai pengganti pajak transaksi keuangan.

Semeta optimistis, mitra kerjanya dari negara-negara G-20 akan melihat kepentingan tersebut dan mengikuti langkah Uni Eropa. Sebelumnya G-20 pernah mencoba mengusulkan pajak transaksi keuangan tiga tahun lalu, saat perekonomian dunia mengalami resesi akibat krisis keuangan global.Namun, upaya tersebut gagal terlaksana karena banyak negara khawatir berdampak pada industri keuangan. Sejumlah negara menolak usulan tersebut yakni Kanada, Inggris,Amerika Serikat (AS), Australia, dan China.

Sementara, negara pendukung penerapan pajak saat itu adalah Prancis, Jerman,Austria, Belgia, Norwegia,Spanyol,dan beberapa negara di Afrika. Kali ini usulan penerapan pajak mulanya disampaikan oleh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel. Meski demikian, Inggris yang notabene samasama negara di Eropa bersikukuh menolak usulan tersebut. “Sudah waktunya bagi bank untuk membayar kembali bagian mereka kepada pembayar pajak, selain itu sektor jasa keuangan harus memberikan kontribusi,”ungkap Komisi Eropa.

“Pajak ini untuk meyakinkan sektor finansial memberikan kontribusi yang adil pada saat negara-negara melakukan konsolidasi fiskal,”tambahnya. Namun, alasan tersebut tetap saja ditanggapi dingin oleh Inggris. Menurut Pemerintah Inggris,penerapan pajak transaksi keuangan hanya akan disepakati jika berlaku secara global. “Kami dengan tegas menolak,” ungkap sumber Pemerintah Inggris. Inggris mengklaim, jika aturan pajak transaksi keuangan diberlakukan,London akan menjadi wilayah terparah yang terkena dampaknya. Hal tersebut karena selama ini ibu kota Inggris itu menjadi salah satu kota pusat tujuan investasi di sektor industri jasa keuangan Eropa.

Anggota Dewan London Stuart Fraser mempertanyakan apakah usulan pajak transaksi keuangan tersebut berlaku di London. Dia memperingatkan, jika diterapkan bisa menyebabkan banyak transaksi perbankan hilang dan ke luar dari Uni Eropa. Menteri Keuangan Irlandia Michael Noonan mengkhawatirkan, usulan pajak tersebut akan mendapat veto di tingkat Uni Eropa. “Irlandia akan memiliki kekhawatiran tentang pajak yang akan mendistorsi pasar pasalnya Irlandia sangat keberatan karena harus diterapkan secara global,”paparnya.

Di bagian lain,Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso berpendapat bahwa penerbitan eurobonds akan menguntungkan bagi Uni Eropa. Hal ini disampaikan karena menurutnya kawasan euro kini sudah dilengkapi dengan instrumen yang diperlukan untuk memastikan integrasi blok ekonomi tersebut. “Penerbitan utang gabungan akan dilihat sebagai langkah yang dapat menguntungkan kita semua,”imbuhnya. Dia menambahkan,dalam tiga tahun terakhir negara-negara zona euro telah memberikan bantuan dan memberikan jaminan sebesar 4,6 triliun euro kepada sektor keuangan.

Sementara itu di Berlin,parlemen Jerman kemarin akhirnya memutuskan untuk mendukung kenaikan dana talangan (bailout) untuk Eropa melalui Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa.Keputusan itu diambil melalui voting. Keputusan ini memungkinkan para pejabat Uni Eropa memperkuat Yunani dan mengurangi kecemasan investor. Dalam keputusan ini, Uni Eropa bisa membeli obligasi di pasar sekunder dan membantu rekapitalisasi bank.

AFP/Rtr/BBC/yanto kusdiantono/chindya citra

Sumber : SINDO.com
Tanggal: 30 September 2011

�
�

Buku Pajak

Daftar Anggota

  • Tangerang
    1162/PP.IKPI-A/X/2009
  • Semarang
    1906/PP.IKPI-A/II/2012
  • Gek Kim
    Jakarta Barat
    115/SK-PP.IKPI-B/IV/2003 1328/PP.IKPI-C/VI/2010
  • Jakarta Barat
    49/SK-PP.IKPI-A/IV/2002 975/SK-PP.IKPI-C/XI/2008
  • Dimjati
    Jakarta Timur
    KEP-599/SK-PP.IKPI-B/I/2006

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 10,597,819
  • Unique Visitor: 45,373
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 47,039
  • Blocked Users: 47,027
  • Published Nodes: 5,405
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 202.74.236.100
  • Your IP: 54.144.100.123
  • Since: 2018-05-13 14:04:34
  • Visitors:
  • Today: 0
    This week: 0
    This month: 0
    This year: 789767