TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROL

Detail
Nomor: 
PER-32/PJ/2013
Tanggal Terbit: 
Wed, 25/09/2013
Lampiran: 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-32/PJ/2013
TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
                
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
               
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 huruf c Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
    b. bahwa dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Wajib
Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
    c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembebasan dari
Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
               
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);
    2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 TAHUN 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 TAHUN 2010tentang Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik
Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
    5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013tentang Tata Cara
Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
               
MEMUTUSKAN :
               
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013TENTANG PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.
               
  Pasal 1
  Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :
  1. Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah Wajib Pajak yang
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
46 TAHUN 2013tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
  2. Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang untuk selanjutnya disebut
Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
46 TAHUN 2013tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan dibebaskan
dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang dapat
dikreditkan.
               
  Pasal 2
  Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dapat mengajukan
permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang
tidak bersifat final kepada Direktur Jenderal Pajak.
               
  Pasal 3
  (1) Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang dapat
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh Direktur Jenderal
Pajak melalui Surat Keterangan Bebas.
  (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan
Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
               
  Pasal 4
  (1) Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan
Tahunan dengan syarat:
    a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak
sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada
Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya Surat Keterangan Bebas
    b. menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani Wajib Pajak atau kuasa Wajib
Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh
termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat final disertai
lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya
Surat Keterangan Bebas, untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama
dengan Tahun Pajak saat diajukannya Surat Keterangan Bebas;
    c. menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja,
Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung
sejenis lainnya.
    d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
  (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk setiap pemotongan
dan/tau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau
Pasal 23.
               
  Pasal 5
  (1) Atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus
menerbitkan:
    a. Surat Keterangan Bebas; atau
    b. surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas,
    dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima
secara lengkap.
  (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor
Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap
diterima.
  (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas
dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlewati.
               
  Pasal 6
  Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku sampai dengan
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
               
  Pasal 7
  (1) Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau
pemungutan Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek pemotongan
dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final apabila telah
menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat Pemberitahuan
Tahunan.
  (2) Permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas diajukan secara tertulis
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan kewajiban Surat
Pemberitahuan Tahunan dengan syarat:
    a. menunjukkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
    b. menyerahkan bukti penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat final
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2013tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong
dan/atau pemungut berupa Surat Setoran Pajak lembar ke-3 yang telah mendapat
validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang
dikenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas:
      1) impor;
      2) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
      3) pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja,
industri otomotif dan industri farmasi;
      4) pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri;
    c. mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan
dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam Surat Keterangan Bebas.
    d. ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani
oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
  (3) Fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
    a. satu lembar untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan
kewajiban Surat Pemberitahuan Tahunan;
    b. satu lembar untuk diserahkan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak pemotong dan/atau
pemungut;
    c. satu lembar untuk diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong
dan/atau pemungut terdaftar
  (4) Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi
diterima lengkap.
  (5) Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diberikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
terpenuhi.
               
  Pasal 8
  Bentuk formulir untuk:
  (1) permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I;
  (2) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha
yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan
bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b menggunakan formulir
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
  (3) Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal
22/Pasal 23 menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
  (4) Surat Keterangan Bebas untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 impor
menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;
  (5) Surat penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dibuat menggunakan formulir sebagaimana
Lampiran V;
  (6) permohonan legalisasi fotokopi Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI,
  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini.
               
  Pasal 9
  (1) Setelah Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, permohonan
pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain
bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diajukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  (2) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak nomor PER-1/PJ/2011bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, tetap
berlaku sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan.
               
  Pasal 10
  Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
               
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

                      
  ttd.

          A. FUAD RAHMANY

________________________________

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

  • Tang Jemmy
    Jakarta Barat
    2131/PP.IKPI-B/III/2013
  • Soleh
    Jakarta Selatan
    2307/PP.IKPI-A/X/2013
  • Jakarta Utara
    1861/PP.IKPI-C/XII/2011
  • Frisa Irlan
    Bekasi
    1863/PP.IKPI-A/XII/2011 2234/PP.IKPI-B/VII/2013
  • Jakarta Selatan
    1819/PP.IKPI-A/XII/2011

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 7,426,324
  • Unique Visitor: 205,647
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 32,790
  • Blocked Users: 32,778
  • Published Nodes: 5,360
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 107.22.56.104
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 1809
    This week: 43683
    This month: 73917
    This year: 631531