PENGUSAHA WALET DAN WARUNG KINI KENA PAJAK

Pengusaha Walet dan Warung Kini Kena Pajak
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia  
Saturday, 30 April 2011

SURABAYA – Mulai hari ini, Pemkot Surabaya memberlakukan Perda No 4/2011 tentang Pajak Daerah.Ada beberapa wajib pajak baru yang masuk dalam perda tesebut, di antaranya pengusaha walet dan pemakai air tanah.

Pemilik warung kini juga dikenai pajak daerah jika omzetnya mencapai Rp15 juta. Dalam penerapan perda Pajak Daerah ini, beberapa kejutan ada di pajak hiburan yakni kenaikan pajak dari 35% menjadi 50%. Itu berlaku bagi tempat hiburan malam seperti diskotik, karaoke dewasa,panti pijat dan spa.Sementara itu,bagi pengusaha walet harus mengeluarkan kocek untuk pajak 10% tiap tahun yang sebelumnya tidak dikenai pajak sama sekali.

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Djoestamaji menuturkan, perda memang sudah diteken per 27 April lalu, tetapi pihaknya baru menerima dari Bagian Hukum kemarin. Dengan perda baru tersebut, penarikan pajak sudah menggunakan aturan baru yang diatur dalam perda. Terdapat delapan jenis pajak yang diatur dalam perda No 4/2011.

Yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah dan sarang burung walet. Pemkot sendiri berani memasang target pajak tinggi sepanjang tahun 2011. Seperti pajak hotel ditarget Rp117,5 miliar, dan pajak restoran Rp124 miliar. (lengkap lihat tabel). Diakui Djoestamaji, lambatnya penerapan Perda Pajak Daerah ini membuat kerugian tersendiri bagi Pemkot.

Dengan diberlakukan pada April 2011, terjadi penurunan potensi pajak atau realisasi yang tidak tercapai.”Tapi tugas kita adalah berupaya memenuhi target-target tersebut,” katanya. Ia mencontohkan kemungkinan potensi pajak hotel bakal turun Rp5 miliar, atau pajak restoran yang berpotensi hilang Rp6 miliar. Pasalnya ada perubahan aturan atas konsep awal yang diajukan pemkot.

Misalnya pengenakan pajak restoran untuk warung dan kantin baru yang boleh dipungut pajaknya 10% jika omzetnya Rp15 juta per bulan. Padahal pemkot usulannya adalah Rp1 juta per bulan. Demikian juga pajak hotel bagi kos-kosan.Awalnya pemkot usul kos-kosan yang punya 10 unit kamar bisa dikenai pajak hotel sebesar 5%. Sedangkan dalam perda yang disetujui adalah kos yang memiliki 10 unit kamar dan per kamarnya harga sewanya Rp750.000 per bulan.

”Di sektor ini pasti juga akan ada penurunan potensi pula,”kata Djoestamaji. Demikian juga dari sektor pajak hiburan.Ada potensi turunnya pajak bioskop karena kebijakan pemerintah pusat atas film produksi Amerika. Bahkan penurunan ini pun sudah terasa sejak sekarang.

Djoestamaji mengatakan target pajak bioskop dalam tiga bulan pertama di tahun 2011 ini tercapai 14%. ”Sekarang baru mendapatkan 6%,”ungkapnya. Tetapi ia berharap potensi itu bisa tercapai dengan naiknya besaran pajak yang telah ditetapkan. Dulu bioskop atau tontonan film adalah 10%,kini naik menjadi Rp20%.

Pembayaran PBB Amburadul

Sementara itu,pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Surabaya ternyata masih amburadul.Beberapa wajib pajak yang membayar PBB di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah di Jalan Jimerto mengalami banyak masalah. Ini menunjukan pemkot kurang sigap menyikapi pemberlakuan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tindaklanjut aturan hukum tersebut, PBB dan Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi hak daerah. Keluhan warga terkait layanan PBB diketahui Komisi B DPRD Surabaya saat inspeksi mendadak (sidak). Rata-rata mereka mengeluh karena belum siapnya teknologi dan SDM di keuangan Pemkot.

Bahkan, ada yang merasa dipingpong dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wiyung ke kantor Jalan Jimerto. Dan faktanya, warga tersebut ditolak karena dianggap belum bayar.Padahal Wajib Pajak ini sudah bayar di BII. ”Saya tinggal di Wiyung, ketika saya mau bayar di UPTD Wiyung, oleh petugas ditolak. Lalu disuruh ke Jimerto.

Alasannya,karena saya dikatakan punya tunggakan tahun 2010, padahal saya sudah bayar di bank,”kata salah seorang warga yang mengaku tinggal di Pondok Wiyung Indah di hadapan Komisi B yang sidak. Perempuan yang enggan menyebut namanya ini mengaku kecewa dengan pelayanan PBB.”Saya sudah minta ijin ke kantor tempat saya kerja,tapi terus dipingpong harus kesana kemari,”keluhnya.

Padahal, dia merasa sudah membayar di BII.Namun petugas meminta bukti pembayaran yang resmi dari BII, bukan pembayaran dari ATM.”Akhirnya saya harus ke BII untuk minta bukti pembayaran PBB tahun 2010 yang resmi.Padahal saya bayar sudah 1 tahun lebih,” tuturnya. Warga lain juga menyampaikan keluhan berbeda, di antaranya sulitnya balik nama surat pemberitahuan pajak terhutang.

Bagi warga yang tanahnya sudah sertifikat atau yang berstatus petok D, ketika jual beli dengan pemilik lama tidak lewat notaris (bawah tangan), maka PBB-nya tidak bisa dibalik nama. ”Saya sudah bayar lunas tahun 2011, tapi ketika saya mau balik nama tidak bisa,katanya belum jual beli ke notaris,” aku Farid Soleh, warga Jalan Tenggumung Wetan yang kemarin permohonan balik namanya ditolak.

Beberapa warga yang senasib dengan Farid Soleh kemarin nggerundel. ”Komisi B langsung turun ke lokasi, ternyata memang mendapati kenyataan seperti itu, rata-rata mereka yang mengurus pembayaran PBB banyak mengalami kesulitan,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Moch Machmud usai mendengar keluhan warga saat sidak. Menurut dia, tidak semestinya pemkot membuat wajib pajak (WP) seperti dipingpong. ”Kalau ini proses menuju perbaikan, tidak masalah, tapi jangan WP dikorbankan, disuruh kesana kemari,” tegasnya.

Aan Haryono/Soeprayitno

Sumber : Harin Seputar Indonesia
Tanggal: 30 April 2011

�
�

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 10,804,529
  • Unique Visitor: 45,373
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 48,056
  • Blocked Users: 48,044
  • Published Nodes: 5,412
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 202.74.236.100
  • Your IP: 52.91.245.237
  • Since: 2018-05-13 14:04:34
  • Visitors:
  • Today: 0
    This week: 0
    This month: 0
    This year: 789767