PEMERINTAH BAYAR PAJAK Rp73 Miliar

Pemerintah Bayar Pajak Rp73 Miliar
Ditulis oleh SINDO.com  
Friday, 30 September 2011

MAMUJU– Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju Fredy Neilson Rumondor mengungkapkan, hingga triwulan III/2011, pemerintah baru membayar pajak Rp73 miliar.

Jumlah itu masih jauh dari target pemasukan uang negara pada 2011 sebesar Rp250 miliar. Meski tidak dirincikan, dia menyebutkan bahwa angka itu berasal dari Pemkab Mamuju, Mamuju Utara (Matra), dan Pemprov Sulbar. Kecilnya setoran pajak pemerintah ini sebagai akibat defisit anggaran.

Kendati demikian, saat ini besaran nominal tunggakan pajak tetap tidak dapat diketahui. “Namun,biasanya akan terbayarkan pada akhir tahun. Seperti pada 2010, terbayar lebih dari Rp170 miliar,” tuturnya di ruang kerja,kemarin. Tingkat kepatuhan pemerintah membayar pajak menurun dibanding 2010. Indikasinya, pembayaran pajak yang dilakukan para bendahara.

Secara umum,70% pajak di Sulbar masih didominasi sektor pemerintah. Sisanya swasta yang termasuk di dalamnya perorangan dan perusahaan yang berbadan hukum. Sementara itu, jumlah wajib pajak di Mamuju dan Matra sebanyak 15.000- an. Ada peningkatan kisaran 10% sampai 15% dari tahun lalu.

“Kesulitan kami adalah memperoleh data pemerintahan, misalnya proyek yang dikerjakan. Saat ini mulai jarang ada papan pemberitahuan nama dan besaran proyek sehingga sulit dideteksi, ”tuturnya. Sementara itu, Sekretariat Kabupaten Mamuju menunggak pajak sekitar Rp736 juta. Tunggakan pajak tersebut terjadi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Mamuju pada 2010.

Pajak tersebut berasal dari penyetoran pajak penghasilan (PPh) sesuai Pasal 21 Undang- Undang PPh,iuran wajib pajak (IWP),dan pajak Tabungan Perumahan (Taperum).Pada pengelolaan 2010, total pajak yang belum dibayar saat itu Rp736.649.651. “Pemerintah gembar-gembor agar taat membayar pajak. Nyatanya mereka yang tidak membayar pajak,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamuju Bahri AR Siga dalam rapat internal hasil pembahasan LKPj Bupati Mamuju 2010, Rabu (28/9).

Komisi yang membidangi keuangan ini juga mendapati sebagian SKPD Mamuju tidak menyetor pajak Rp470 juta. Dia menduga, tunggakan pajak tersebut berasal dari sejumlah kegiatan yang diselenggarakan selama 2010. Kepala Bidang Verifikasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Mamuju Iwan Idris menjelaskan, setoran pajak yang dikelola DPPKD Mamuju sudah dibayarkan pada April 2011.

Pembayaran ini terlambat karena pada 2010, sisa kas daerah hanya sekitar Rp105 juta. Sementara itu, Kepala DPPKD Mamuju M Amin Jasa mengaku tidak mengetahui soal pengelolaan keuangan 2010.Setoran pajak yang diduga mengendap ini, dari pelaksanaan program kegiatan yang digelar pada waktu itu.

“Kami tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban SKPD mengenai tunggakan pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. Itu tanggung jawab SKPD terkait,”pungkasnya.

Herman Mochtar

Sumber : SINDO.com
Tanggal: 30 September 2011

�
�

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 9,568,650
  • Unique Visitor: 13,535
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 38,339
  • Blocked Users: 38,327
  • Published Nodes: 5,393
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 202.74.236.100
  • Your IP: 54.167.230.68
  • Since: 2018-05-13 14:04:34
  • Visitors:
  • Today: 5728
    This week: 47901
    This month: 148990
    This year: 265485