Pemeriksaan Peninjauan Kembali

I Peninjauan Kembali

1. Permohonan peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada
Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak.
2. Permohonan peninjauan kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan
pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
3. Permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam
hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

II Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali (PK) :

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan,
yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan Pajak akan menghasilkan
putusan yang berbeda;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak, dituntut atau lebih dari pada
yang dituntut, kecuali yang diputus berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau
menambah Pajak yang harus dibayar;
4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

III Jangka Waktu Peninjauan Kembali (PK)

1. Pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana
dimaksud huruf 1, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim
pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengajuan peninjauan kembali (PK) berdasarkan alasan-alasan sebagaimana
dimaksud huruf 2, dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan
dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) berdasarlan alasan huruf 3, 4
dan 5 dilakukan dalam jangka waktutu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan
dikirim.

IV Pemprosesan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung

1. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali
diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali
diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak
mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

V Hal-hal lain yang perlu diketahui :

1. Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud harus
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2. Hukum acara berlaku pada pemeriksaan PK adalah hukum acara Peninjauan
Kembali sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali
yang diatur secara khusus dalam UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dasar Hukum

1. Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

(Sumber: Seri-06 Peninjauan Kembali (PK))
<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/sengketa.asp>

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 7,426,159
  • Unique Visitor: 205,647
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 32,790
  • Blocked Users: 32,778
  • Published Nodes: 5,360
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 107.22.56.104
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 1648
    This week: 43522
    This month: 73756
    This year: 631370