PAJAK KOS Rp15.000 PER KAMAR

Pajak Kos Rp15.000 per Kamar
Ditulis oleh Harian Seputar Indonesia  
Monday, 30 May 2011

MAKASSAR– Rumah kos bakal menjadi salah satu objek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar. Dalam Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Rumah Kos, setiap kamar semi permanen akan dikenakan pajak sebesar Rp15.000.

Dalam raperda yang merupakan hak inisiatif Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD), untuk kamar permanen, dikenakan retribusi Rp25.000. Ketua Badan Legislasi DPRD Makassar Yusuf Gunco menjelaskan, rumah kos merupakan salah satu objek pajak yang sangat potensial untuk peningkatan PAD.

Perda rumah kos ini telah diterapkan pada dua kota yakni Malang dan Yogyakarta. Pada dua kota tersebut, rumah kos dikelola dengan professional dan ditata dengan baik sehingga layak huni. Retribusi yang dikenakan kepada pemilik kos,selanjutnya diserahkan ke pemkot. Menurutnya, konsep tersebut yang selanjutkan akan diterapkan di Kota Makassar mengingat jumlah rumah kos di Kota Angingmammiri, cukup besar. “Distribusi yang dikenakan, untuk semi permane Rp15.000 ribu per kamar dan yang permanen Rp25.000 per kamar.

Itulah yang dibayar pemilik rumah kos ke pemerintah. Ini yang akan diterapkan di Makassar,” jelasnya kepada SINDO,kemarin. Yusuf Gunco mengatakan, sesuai rencana, raperda ter-sebut akan di paripurnakan untuk pembentukan panitia khusus (pansus) rumah kos, Senin (30/5) hari ini. Menurutnya, dalam raperda tersebut juga akan diatur mengenai fasilitas, luas kamar, dan penghuni. Pihaknya mencontohkan, untuk 10 kamar, minimal tiga kamar mandi. “Tidak boleh lagi ada penghuni yang bercampur laki- laki dan perempuan. Satu rumah kos, harus perempuan semua, begitu sebaliknya,” tandasnya.

Sementara, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar, mengusulkan pajak rumah kos yang tergolong elit disesuaikan dengan pajak hotel berbintang.Kepala Sub Bagian (Kasubag) Penetapan dan Keberatan Pajak Hotel dan Hiburan Disependa,Karyadi,mengatakan, rumah kos eksekutif tidak bisa disamakan dengan kos atau pondokan mahasiswa. “Nanti ada spesifikasinya, mana masuk kategori kos eksekutif atau kos elit, termasuk berapa jumlah kamarnya.

Kita harapkan ada penetapan perda secepatnya, biar juga ada acuan kita,” ujar Karyadi, kepada wartawan, kemarin. Anggota Baleg DPRD Makassar, Mujiburrahman menambahkan, perda rumah kos sangat penting untuk diterapkan di Makassar. Tujuannya, agar tercipta ketertiban, keamanan dan kenyamanan terhadap rumah kos,bukan hanya untuk pelajar tetapi juga untuk pekerja. Politikus Partai Demokrasi dan Kebangsaan (PDK) ini menilai, raperda ini sesuai dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah.

Pasalnya, rumah kos termasuk jasa tinggal. Mujiburahman juga mengakui ranperda rumah kos yang akan dibahas sudah memiliki naskah akademik dan sisa dilakukan finalisasi. “DPRD fokus untuk segera memberlakukan raperda ini secepatnya. Apa yang diperoleh dari Malang dan Yogyakarta, akan segera diterapkan di Makassar,”tandasnya.

Andi Amriani/ Arif Saleh

Sumber : Harian Seputar Indonesia
Tanggal: 30 Mei 2011 

�
�

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 10,597,710
  • Unique Visitor: 45,373
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 47,038
  • Blocked Users: 47,026
  • Published Nodes: 5,405
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 202.74.236.100
  • Your IP: 54.144.100.123
  • Since: 2018-05-13 14:04:34
  • Visitors:
  • Today: 0
    This week: 0
    This month: 0
    This year: 789767