KANWIL PAJAK JABAR II PATOK SETORAN Rp22 TRILIUN

Kanwil Pajak Jabar II patok setoran Rp22 triliun
Ditulis oleh Bisnis.com  
Friday, 29 April 2011

JAKARTA: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II sepanjang tahun ini menargetkan bisa meraup penerimaan pajak sebesar Rp21,98 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II Taufik Herman mengatakan dari jumlah itu, pihaknya hingga akhir kuartal I/ 2011 telah menghimpun sebesar 21,04% atau sekitar Rp4,62 triliun. "Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, perolehan hingga akhir kuartal I/2011 naik 30,82%," ujarnya hari ini.

Menurut Taufik, pihaknya juga mencatat pengumpulan surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2010 mencapai 66,28%. Sejauh ini Kanwil DJP Jawa Barat II tercatat menjadi salah satu penyumbang terbesar perolehan pajak nasional. Hal ini lantaran wilayah kerjanya mencakup kawasan industri di wilayah Jawa Barat, yang meliputi Cikarang Bekasi, Cibinong, serta Depok.

Sementara itu berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mencatat perolehan pajak sepanjang kuartal I/ 2011 mencapai Rp129,92 triliun. Jumlah tersebut mencapai 18,35% dari target penerimaan pajak sepanjang tahun ini sebesar Rp708 triliun.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak beberapa waktu lalu diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas masih mendominasi penerimaan pajak, yaitu sebesar Rp67,33 triliun, selanjutnya disusul oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp57,78 triliun.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sepanjang tiga bulan pertama 2011 tercatat sebesar Rp3,42 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp518,72 miliar, sementara itu Pajak Bea Materai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya sebesar Rp828,65 miliar. Pendapatan dari bunga penagihan pajak sebesar Rp35,31 miliar.

Dalam kesempatan itu, Taufik Herman juga mengungkapkan pihaknya akan melakukan pengawasan serta penyidikan pajak. Salah satu yang dilakukan adalah penyidikan terhadap PT Sagitarus Anggtada Hutama.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengepakan itu terbukti melakukan pelanggaran yang berupa pemalsuan faktur pajak, sehingga bisa mengurangi kewajiban pembayaran PPN terutang. Selain itu, perusahaan tersebut merekayasa rekening bank untuk menampung transaksi pembelian bahan baku fiktif. Dalam kenyataannya PT Sagitarus tidak pernah melakukan transaksi

Praktik pelanggaran itu dilakukan pada tahun pajak 2001 dan 2003. Dari praktik itu, negara dirugikan sebesar Rp458,85 juta. Menurut Taufik, meskipun julahnya relatif kecil, namun hal itu diharapkan menjadi terapi kejut bagi wajib pajak lainnya.

Oleh Bambang P. Jatmiko

Sumber : Bisnis.com
Tanggal: 29 April 2011

�
�

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 10,804,381
  • Unique Visitor: 45,373
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 48,053
  • Blocked Users: 48,041
  • Published Nodes: 5,412
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 202.74.236.100
  • Your IP: 52.91.245.237
  • Since: 2018-05-13 14:04:34
  • Visitors:
  • Today: 0
    This week: 0
    This month: 0
    This year: 789767